Halaman

LEGALISIR


Legalisir adalah penggandaan dokumen asli yang kemudian dilegalisasi oleh cap basah/stempel oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Dengan demikian kopi dokumen tersebut dapat diprgunakan untuk kepentingan formal dan memiliki kekuatan hukum.

Di KBRI disebutkan bahwa untuk dokumen Indonesia yang akan dipergunakan di luar negeri harus mendapat terlebih dahulu legalisasi dari Bagian Konsuler Kemlu, dan Bagian Perdata Depkumham dan kemudian baru dapat diterima/dilegalisasi oleh KBRI. 

Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat  oleh pemerintah.

Dokumen yang akan dilegalisasi oleh Menteri Luar Negeri  harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham). Dasar hukum legalisasi dokumen oleh Kemenhukham .                  

Maksud dari legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Oleh karena itu, legalisasi harus melalui Kemenhukham yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris. Pasalnya, setiap notaris yang akan berpraktek harus mengirimkan contoh tanda tangannya ke Kemenhukham.